Mardani Ali Sera : Revisi UU Sistem Politik Harus Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, mengingatkan, semangat Revisi Undang-undang(RUU) sistem politik harus dengan tujuan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Wacana tersebut diharapkan memiliki tujuan ke arah demokrasi substansial.

"Semangat merevisi undang-undang sistem politik seharusnya dalam upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia ke arah demokrasi substansial," kata Mardani Ali Sera di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dalam tujuan itu, kata Mardani, Pemerintah dan DPR harus terlebih dahulu menyepakati tolak ukur demokrasi seperti apa yang akan dirancang kedepanya.

"Liturgi antara pemerintah dan DPR sangat penting untuk merancang dan menata sistem politik yang terbaik untuk Indonesia kedepannya,” ujar Mardani.

Menurut Mardani Ali Sera, ada tujuh Undang-undang (UU) yang akan dibenahi dalam konteks penataan sistem politik dan pemerintahan ke depan. Adapun ketujuh UU itu adalah UU Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilihan Kepala Daerah, UU MPR, DPR, DPD (MD2), UU Pemerintahan Daerah, UU Pemerintahan Desa, serta UU Keuangan Pusat dan Daerah.

Ketua DPP PKS itu mengingatkan, dalam proses penataan sistem politik ini sangat dibutuhkan kerja keras, cerdas dan kehati-hatian.

"Perlu kerja keras, cerdas dan kehati-hatian serta pelibatan publik dan kalangan akademisi, untuk memperbaiki demokrasi dari prosedural ke substansial,” kata Mardani Ali Sera.

Baca Juga: Pemilu Serentak Dinilai Sulitkan Sosialisasi Caleg

Mardani menambahkan, salah satu jebakan melakukan revisi sistem politik ini adalah antara lain berkeinginan mengubah sistem pemilihan langsung ke sistem perwakilan dan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Hati-hati jebakan seperti ini, Jangan sampai revisi sistem politik yang sedang kita lakukan ini malah membuat demokrasi semakin mundur jauh," ungkap Mardani.

Menurut Mardani, Indonesia bisa menjadikan indikator lembaga internasional Freedom House dan Economist Intelligence Unit (FHEIU) sebagai acuan evaluasi dan menata sistem politik kedepannya.

"Menurunnya kualitas demokrasi sebagai staatus negara 'bebas (Free) menjadi 'setengah bebas” (Partly Free) dari lembaga FHEIU bisa kita evaluasi bersama dan menjadikan acuan agar kualitas demokrasi kita semakin membaik bisa mengurangi oligarki politik , sistem politik yang lebih trasnparansi dan menitrokrasi, pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berbiaya lebih murah, korupsi politik yang semakin menurun tingkanya, serta pemerintahan yang lebih efektif dan efisien,” tandas Mardani

Sumber: Suara Pembaruan