Jurus Ampuh, Presiden Pun Bisa Memperpanjang Masa Jabatannya Dengan Perppu
Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) menjadi peralatan andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggebuk siapa pun yang menghalangi ambisinya.
"Kita tahu di otak Jokowi dari awal 'ya silakan MK bikin apa toh gue masih punya peralatan yang namanya Perppu'. Perppu jadi semacam andalan untuk menggebuk siapa pun dan untuk meloloskan ambisi pakai Perppu," kata Rocky dalam kanal Youtube-nya, dikutip Senin (2/1).
Rocky lantas menyinggung mengenai pemilihan umum (Pemilu) yang rencananya akan digelar pada 2024 mendatang. Ia meyakini, jika nanti timbul permasalahan, maka Jokowi kembali akan menerbitkan Perppu agar Pemilu 2024 ditunda.
Dengan demikian, masa jabatan Presiden Jokowi pun akan diperpanjang dengan adanya Perppu tersebut.
"Nanti juga soal perpanjangan Pemilu dibikin Perppu saja kan karena ada masalah. Nanti begitu buruh mulai bergerak karena anti Perppu ini lalu timbul prinsip baru ini genting. Oleh karena itu Pemilu mesti ditunda," ujarnya.
"Dari pada capek-capek judicial review 'ya gue keluarin saja Perppu penundaan pemilu'. Berarti presiden memperpanjang masa jabatannya dengan Perppu juga," sambungnya.
Rocky menilai Jokowi telah menghina kecerdasan publik dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru diterbitkan.
Selain itu, Jokowi juga dianggap tidak memahami dan mengabaikan bahwa Perppu tak dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.
"Jadi dua hal yang penting, dia menghina kecerdasan publik dan kedua dia enggak ngerti atau dia memang sengaja mengabaikan Perppu itu bukan hal yang setiap hari bisa dikeluarkan," ucap Rocky.
Menurutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy telah membiarkan terjadinya perusakan demokrasi.
Pasalnya, Mahfud dan Eddy mengetahui bahwa penerbitan Perppu merupakan hal yang tak dapat dibenarkan. Namun, keduanya justru membiarkan hal itu terjadi.
"Mahfud MD dan Eddy membenarkan perusakan demokrasi oleh bosnya sendiri. Padahal dia tahu itu rusak. Bagaimana mungkin Pak Mahfud enggak ngerti soal begituan. Bagaimana mungkin Pak Eddy enggak ngerti. Ketika mereka berdua jadi profesor di UGM, semua menganggap bahwa ini dua orang yang cerdas. Ternyata bukan cerdas, dia cerdik doang," kata Rocky.
Pemerintah resmi mengeluarkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12) lalu. Jokowi mengklaim penerbitan aturan ini karena keadaan dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Menurutnya, situasi Indonesia yang terlihat normal saat ini sebenarnya masih diliputi ancaman-ancaman ketidakpastian global
Oleh karena itu, pemerintah mencoba mengantisipasi lewat Perppu untuk memberi kepastian hukum kepada para investor dalam dan luar negeri.
"Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itu lah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perppu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum, yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Itu yang paling penting, karena ekonomi kita ini di 2023 akan sangat bergantung pada investasi dan ekspor," ucap Jokowi.